Kepmendagri Nomor 3 Tahun 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR  3 TAHUN 2001

TENTANG

PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

Menimbang         : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber berlajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa / Kelurahan ;

                          b. bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat  :   1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

                        2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

                        3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

                  4. Peraturan Pemerinah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 3461) ;

              5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

                     6. Keputusan Presiden Nomor    Tahun    tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

                 7. Keputusan Presiden Nomor …. Tahun …. Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan        :    KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.     Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Desa dan Kelurahan adalah pengertian sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

2.   Perpustakaan Desa / Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

3.       Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajri oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.

4.       Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit, brosur, surat kabar, lelaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

5.  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor …. Tahun ….. tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lainnya.

6.   Lembaga-lembaga masyarakat adalah seluruh orgnisasi dan lembaga masyarakat yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa / kelurahan.

7.     Kalangan Dunia Usaha adalah seluruh badan usaha privat dan badan usaha publik yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa / Kelurahan.

8.       Swadaya Masyarakat adalah setiap upaya pengembangan Perpustakaan Desa / Kelurahan yang dilakukan atas prakarsa, kepedulian dan keiklasan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

                         Pasal 2

(1)      Perpustakaan Desa / Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa / Kelurahan.

(2) Pembentukan Perpustakaan Desa / Kelurahan harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada.

(3)   Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Pembentukan Perpustakaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 3

(1). Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan  Desa / Kelurahan dapat dibentuk organisasi pengelolaan Perpustakaan Desa / Kelurahan, dengan ketentuan :

a.      Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa / Kelurahan.

b.     Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan perlu disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Keputusan Kepala Kelurahan.

c.      Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa / Keputusan Kepala Kelurahan.

(2). Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Desa/Kelurahan secara khusus, pengelola-an Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan.

(3). Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, aatau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 4

(1)         Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(2)         Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki “ikatan perjanjian” dengan pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan :

a.      Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamkannya kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan ;

b.     Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan didalam Peraturan Desa tentang Perpustakaan Desa dan atau Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Kelurahan.

(3).  Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(4).  Setiap anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki hak dalam memperoleh pelayanan bahan bacaan, memiliki kewajiban dalam mengembalikan bahan bacaan yang dipinjamkan kepadanya, dan memiliki kesediaan dalam menyumbangkan bahan bacaan yang dipunyai untuk menjadi milik Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(5).  Untuk meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia pada Perpustakaan Desa/Kelurahan, pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat menerima sumbangan bahan bacaan dari pihak lain yang bukan anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan, baik perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan kalangan Dunia Usaha.

Pasal 5

Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki hubungan fungsional dengan pengelola Perpustakaan Sekolah yang ada di Desa/Kelurahan sehingga wajib mendukung penyediaan dan pemberian pelayanan bahan bacaan kepada para siswa di masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Sumber pembiayaan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber dana Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

(1)        Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan merupakan Pembina Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(2)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membina Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(3)  Pemerintah Daerah dapat membina penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.

                         Pasal 8

                             Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

                         Pasal 9

                             Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

                                                                   Ditetapkan di Jakarta

                                                                   Pada tanggal 8 Januari 2001

                                                                    MENTERI DALAM NEGERI

                                                                   DAN OTONOMI DAERAH

                                                                     SURJADI SOEDIRDJA